Buah Simalakama Itu Bernama Kemiskinan dan Ketidakadilan
by: ibnu | Total views: 483 | Word Count: 649 | View PDF | Print View
Selang dua hari peristiwa serupa pun terjadi di penjara Abepura, para
napi politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mendekam di situ
mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas atap penjara dengan gampang.
Kehadiran
gerakan konservatif itu bukan kali pertama. Sejak awal kemerdekaan
kelompok-kelompok anti Indonesia acapkali terjadi dan setiap itu pula
keberadaan mereka sering dianggap sebagai kejahatan sebagai kejahatan
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu,
harus dilawan sekuat tenaga dan dengan segala cara.
Tengoklah,
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap para penguasa. Hingga bisa meredam
di atas nota kesepakatan kerjasama (MOU) Helsingky.
Pencopotan Petinggi Tak Menjadi Solusi Arif
Tak
pelak, pencopotan para petinggi Kodam Patimura, Kapolda, Muspida
(Musyawarah Pimpinan Daerah) beserta jajaranya dan Gubernur Maluku
bersama istrinya, selaku panitia penyelanggara.
Kendati belum
ada keterangan dari Mabes TNI mengenai siapa pejabat keamanan yang akan
dicopot. Yang pasti, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan
akan memberikan sanksi kepada anak buahnya yang mengakibatkan acara di
Maluku tersebut kecolongan.
Gubernur Karel Albert Ralahalu akan
dimintai keterangan oleh DPRD Maluku hari ini. Menurut Ketua DPRD
Richard Louhenapessy, pihaknya juga akan mendengar keterangan dari
panitia penyelenggara serta aparat keamanan.
"Inti rapat bersama
itu, dewan menanyakan mengapa sampai terjadi insiden tersebut dan
berbagai isu yang berkembang pascainsiden. Termasuk, seputar
keterlibatan As I Sekda Maluku dan sejumlah kepala desa dalam insiden
tersebut," ungkapnya. (Jawa Pos, 03/07)
Benarkah dengan dilepas
jabatan para petinggi di Maluku dan Papua dapat menyelesaikan persoalan
pelik itu. Tentu jawabanya tidak. Malahan akan memperburuk keadaan
kinerja pemerintah di tengah-tengah kritis kepercayaan masyarakat
terhadap pemimpin.
Sekali lagi, pencopotan para penguasa eselon
I ini malah akan memperburuk keadaan bumi pertiwi. Terlebih lagi bagi
BIN (Badan Intelejan Nasional). Kehadiran badan ini dapat mendetekti
gelombang karut-marut aksi para kelompok anti pancasila. Bukan malah
sebaliknya. Membidani gelongan tertentu. Ironis memang.
Inilah
bangsa Indonesia. Semuanya serba instan. Penyelesaian pelbagai
permasalahan pula serba dadakan dan bersifar reaksioner. Sudah tentu
tak ada pendeteksian sejak dini terhadap aliran-aliran ganjil tersebut.
Kemiskinan dan Ketidak Adilan Menjadi Buah Simalakama.
Berkenaan
dengan peristiwa memalukan sekaligus tamparan bagi pemerintah itu, akar
persoalnya bukah hanya pada persoalan kuatnya kaderisasi dan ikut
campur negara-negara lain guna memperburuk keadaan Indonesia. Yang
jelas Indonesia sedang diambang ke hancuran dan tinggal menunggu
waktunya.
Adalah kemiskinan dan ketidakadilan menjadi pemicu
keberadaan tragedi demi tragedi tersebut. Terlebih lagi, pemerataan
pembangunan hanya bersifat jawa sentries. Di luar kepulauan Jawa sarana
dan prasarana sangat nimim sekali.
Badan Pusat Statistik (BPS)
mengeluarkan data yang membesarkan hati. Survei terbaru BPS menunjukkan
penurunan jumlah orang miskin di Indonesia sebesar lebih dari satu
persen, yaitu dari 39,30 juta orang miskin pada Maret 2006 (17,75%)
menjadi 37,17 juta (orang miskin) pada Maret 2007 (16,58%). Penurunan
jumlah orang miskin ini semakin nyata karena terjadi pada saat angka
garis kemiskinan dinaikkan sebesar 9,6%. Yaitu dari Rp151.997 per
kapita per bulan (Maret 2006) menjadi Rp166.697 per kapita per bulan
(Maret 2007).
Bagi kalangan pengamat, angka tentang jumlah orang
miskin ini bertentangan sangat kuat dengan realitas. ''Rasanya hidup
semakin sulit, pendapatan merosot, pengangguran bertambah, sektor riil
tidak berkembang, program untuk orang miskin dikurangi dan banyak salah
sasaran, harga barang kebutuhan pokok melonjak, kok jumlah orang miskin
justru berkurang,'' begitulah pikiran di kalangan pengamat yang kurang
percaya.
Setiap kali BPS mengeluarkan data tentang jumlah orang
miskin, selalu saja muncul kecurigaan. Bila angka kemiskinan naik,
marah. Jika angka kemiskinan turun, juga marah. Bila kemiskinan naik,
yang marah pemerintah. Bila kemiskinan turun, yang kecewa dan curiga
adalah kelompok yang kritis terhadap pemerintah atau oposisi.
(Editorial, 04/07)
Sejatinya pemerataan pembanguna dan perbaikan
perekonomi harus menjadi skala prioritas dengan komitmen yang kuat dan
terus-menerus dipenghujung pemerintahan SBY-JK ini. Bukan malas sibuk
mencari kambing hitam atas perbuatan memelukan tersebut.
Namun,
tak hanya pemerintaha saja yang terlibat dalam meminilalisir kejadian
anti NKRI itu, tapi masyarakat pula harus ikut andil dalam mewujudkan
bangsa mandiri. Yakni dengan cara membuka lapangan kerja. [Ibn Ghifarie]
Cag Rampes, Pojok Sekre Kere 30/06;23.35 wib dan 04/07;06.42 wib
* Ibn Ghifarie, Mahasiswa Studi Agama-Agama Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung dan aktivis LPIK
(Lembaga Pengkajian Ilmu ke-Islaman) Bandung.
About the Author
Rating: Not yet rated
